Konvensyen Vienna mengenai Hubungan Diplomatik
Konvensyen Vienna mengenai Hubungan Diplomatik | |
---|---|
![]() Status ratifikasi konvensyen
Anggota
Bukan anggota | |
Ditandatangani | 18 April 1961 di Vienna |
Berkuat kuasa | 24 April 1964 |
Syarat | Ratifikasi oleh 22 negara |
Penandatangan | 60[1] |
Pihak | 191[1] (setakat Februari 2017) |
Pemegang simpanan | Setiausaha Agung PBB |
![]() | |
sunting ![]() |
Konvensyen Vienna mengenai Hubungan Diplomatik (bahasa Inggeris: Vienna Convention on Diplomatic Relations ) ialah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 1961 yang menetapkan kerangka hubungan diplomatik antara negara-negara berdaulat. Perjanjian ini menghuraikan hak-hak khusus misi diplomatik yang membolehkan mereka untuk bekerja tanpa ancaman atau ditangkap oleh negara penerima. Perjanjian ini menjadi landasan hukum kekebalan dipomatik. Setakat Februari 2017, perjanjian ini telah diratifikasi oleh 191 negara.[1]
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ a b c "Vienna Convention on Diplomatic Relations". United Nations Treaty Collection. United Nations. Dicapai pada 2010-04-08.
Pautan luar[sunting | sunting sumber]
Kategori berkenaan Konvensyen Vienna mengenai Hubungan Diplomatik di Wikimedia Commons
Kategori:
- Tunas politik
- Perjanjian Perang Dingin
- Perjanjian Kerajaan Afghanistan
- Perjanjian Republik Sosialis Rakyat Albania
- Perjanjian Algeria
- Perjanjian Andorra
- Perjanjian Republik Rakyat Angola
- Perjanjian Argentina
- Perjanjian Armenia
- Perjanjian Australia
- Perjanjian Austria
- Perjanjian Azerbaijan
- Perjanjian Bahamas
- Perjanjian Bahrain
- Perjanjian Bangladesh
- Perjanjian Barbados
- Perjanjian Republik Sosialis Soviet Belarusia
- Perjanjian Belgium
- Perjanjian Belize
- Perjanjian Republik Dahomey
- Perjanjian Bhutan
- Perjanjian Bolivia
- Perjanjian Bosnia dan Herzegovina
- Perjanjian Botswana
- Perjanjian kediktatoran tentera Brazil
- Perjanjian Brunei
- Perjanjian Republik Rakyat Bulgaria
- Perjanjian Burkina Faso
- Perjanjian Burundi
- Perjanjian Kerajaan Kemboja (1953–1970)
- Perjanjian Cameroon
- Perjanjian Kanada
- Perjanjian Tanjung Verde
- Perjanjian Republik Afrika Tengah
- Perjanjian Chad
- Perjanjian Chile
- Perjanjian Republik Rakyat China
- Perjanjian Colombia
- Perjanjian Comoros
- Perjanjian Republik Congo
- Perjanjian Costa Rica
- Perjanjian Côte d'Ivoire
- Perjanjian Croatia
- Perjanjian Cuba
- Perjanjian Cyprus
- Perjanjian Republik Czech
- Perjanjian Czechoslovakia
- Perjanjian Korea Utara
- Perjanjian Republik Demokratik Congo (1964–1971)
- Perjanjian Denmark
- Perjanjian Djibouti
- Perjanjian Dominika
- Perjanjian Republik Dominika
- Perjanjian Ecuador
- Perjanjian Mesir
- Perjanjian El Salvador
- Perjanjian Guinea Khatulistiwa
- Perjanjian Eritrea
- Perjanjian Estonia
- Perjanjian Derg
- Perjanjian Fiji
- Perjanjian Finland
- Perjanjian Perancis
- Perjanjian Gabon
- Perjanjian Gambia
- Perjanjian Georgia
- Perjanjian Jerman Barat
- Perjanjian Jerman Timur
- Perjanjian Ghana
- Perjanjian Kerajaan Yunani
- Perjanjian Grenada
- Perjanjian Guatemala
- Perjanjian Guinea
- Perjanjian Guinea-Bissau
- Perjanjian Guyana
- Perjanjian Haiti
- Perjanjian Takhta Suci
- Perjanjian Honduras
- Perjanjian Republik Rakyat Hungary
- Perjanjian Iceland
- Perjanjian India
- Perjanjian Indonesia
- Perjanjian Iran Pahlavi
- Perjanjian Republik Iraq (1958–1968)
- Perjanjian Ireland
- Perjanjian Israel
- Perjanjian Itali
- Perjanjian Jamaica
- Perjanjian Jepun
- Perjanjian Jordan
- Perjanjian Kazakhstan
- Perjanjian Kenya
- Perjanjian Kiribati
- Perjanjian Kuwait
- Perjanjian Kyrgyzstan
- Perjanjian Kerajaan Laos
- Perjanjian Latvia
- Perjanjian Lubnan
- Perjanjian Lesotho
- Perjanjian Liberia
- Perjanjian Jamahiriyah Arab Libya
- Perjanjian Liechtenstein
- Perjanjian Lithuania
- Perjanjian Luxembourg
- Perjanjian Madagascar
- Perjanjian Malawi
- Perjanjian Malaysia
- Perjanjian Maldives
- Perjanjian Mali
- Perjanjian Malta
- Perjanjian Kepulauan Marshall
- Perjanjian Mauritania
- Perjanjian Mauritius
- Perjanjian Mexico
- Perjanjian Persekutuan Mikronesia
- Perjanjian Monaco
- Perjanjian Republik Rakyat Mongolia
- Perjanjian Montenegro
- Perjanjian Maghribi
- Perjanjian Republik Rakyat Mozambique
- Perjanjian Myanmar
- Perjanjian Namibia
- Perjanjian Nauru
- Perjanjian Nepal
- Perjanjian Belanda
- Perjanjian New Zealand
- Perjanjian Nicaragua
- Perjanjian Niger
- Perjanjian Nigeria
- Perjanjian Norway
- Perjanjian Oman
- Perjanjian Pakistan
- Perjanjian Negara Palestin
- Perjanjian Panama
- Perjanjian Papua New Guinea
- Perjanjian Paraguay
- Perjanjian Peru
- Perjanjian Filipina
- Perjanjian Republik Rakyat Poland
- Perjanjian Estado Novo (Portugal)
- Perjanjian Qatar
- Perjanjian Korea Selatan
- Perjanjian Moldova
- Perjanjian Republik Sosialis Romania
- Perjanjian Kesatuan Soviet
- Perjanjian Rwanda
- Perjanjian Samoa
- Perjanjian San Marino
- Perjanjian São Tomé dan Príncipe
- Perjanjian Arab Saudi
- Perjanjian Senegal
- Perjanjian Serbia dan Montenegro
- Perjanjian Seychelles
- Perjanjian Sierra Leone
- Perjanjian Singapura
- Perjanjian Slovakia
- Perjanjian Slovenia
- Perjanjian Republik Somalia
- Perjanjian Afrika Selatan
- Perjanjian Sepanyol Franco
- Perjanjian Sri Lanka
- Perjanjian Saint Kitts dan Nevis
- Perjanjian Saint Lucia
- Perjanjian Saint Vincent dan Kepulauan Grenadine
- Perjanjian Republik Demokratik Sudan
- Perjanjian Suriname
- Perjanjian Eswatini
- Perjanjian Sweden
- Perjanjian Switzerland
- Perjanjian Syria
- Perjanjian Tajikistan
- Perjanjian Thailand
- Perjanjian Makedonia Utara
- Perjanjian Timor Leste
- Perjanjian Togo
- Perjanjian Tonga
- Perjanjian Trinidad dan Tobago
- Perjanjian Tunisia
- Perjanjian Turki
- Perjanjian Turkmenistan
- Perjanjian Tuvalu
- Perjanjian Uganda
- Perjanjian Republik Sosialis Soviet Ukraine
- Perjanjian Emiriah Arab Bersatu
- Perjanjian United Kingdom
- Perjanjian Tanzania
- Perjanjian Amerika Syarikat
- Perjanjian Uruguay
- Perjanjian Uzbekistan
- Perjanjian Vanuatu
- Perjanjian Venezuela
- Perjanjian Vietnam
- Perjanjian Vietnam Selatan
- Perjanjian Republik Arab Yaman
- Perjanjian Yaman Selatan
- Perjanjian Yugoslavia
- Perjanjian Zambia
- Perjanjian Zimbabwe