Partai Golongan Karya

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
(Dilencongkan dari Parti Golongan Karya)
Jump to navigation Jump to search
Parti Golongan Karya
KetuaAirlangga Hartanto
Diasaskan1964
Warna rasmiKuning

Partai Golongan Karya (juga dikenali dengan kependekan Parti Golkar atau Golkar) merupakan sebuah parti politik di Indonesia, ia merupakan yang terbesar dari segi keanggotaan di negara tersebut. Ia bermula dengan kebangkitan Sekber Golkar oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat pada akhir pemerintahan Presiden Sukarno untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam bidang politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar menukarkan gelarannya kepada "Golongan Karya" dan menjadi salah satu peserta dalam pilihan raya.

Dalam Pilihan raya 1971 (pilihan raya yang pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Suharto, Golongan Karya termuncul sebagai pemenang, dan kemenangan ini diulangi pada pilihan raya-pilihan raya yang seterusnya, yakni Pilihan raya 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan kerana pemerintahan Suharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS dan sebagainya.

Pada penamatan pemerintahan Suharto dan semasa reformasi bergulir, Golkar menukarkan gelarannya sekali lagi menjadi "Parti Golkar", dan untuk kali pertama, mengikuti pilihan raya tanpa apa jua bantuan seperti yang terdapat pada masa pemerintahan Suharto. Pada Pilihan raya 1999 yang diselenggarakan oleh Presiden Jusuf Habibie, perolehan Parti Golkar turun menjadi peringkat kedua.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati menjadi salah satu sebab rakyat Indonesia mengembalikan Parti Golkar di Pilihan raya 2004. Parti Golkar sekarang dipimpin oleh Airlangga Hartanto, Ketua Umum DPP Golkar.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1964, golongan tentara Indonesia - khususnya perwira dalam Angkatan Darat seperti Let. Kol. Suhardiman dari SOKSI - menghimpunkan berpuluh-puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, petani dan nelayan dalam suatu penggabungan menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia serta pemerintahan langsung Bung Karno sendiri. Gabungan ini diberi nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 sebagai suatu wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono dipilih sebagai ketua pertama partai ini sebelum jawatan tersebut diambil alih Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

  1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
  2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
  3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
  4. Organisasi Profesi
  5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
  6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
  7. Gerakan Pembangunan

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat dari 61 organisasi yang asal berkembang hingga mencapai 291 organisasi, hal ini karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu partai calon di mana ia begitu diragui kelompok-kelompok kuat lain yang bertanding dalam Pemilihan Umum ini seperti Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia dan Partai Muslimin Indonesia. Malah, mereka seperti terlalu dialpakan kejayaan masa lampau mahupun tidak menyadari perpecahan dalaman yang menyebabklan pemalingtadahan anggota-anggota ereka sendiri terhadap Golkar. Keputusan pilihan umum ini memihak besar kepada Golkar yang berhasil menang dengan 34,348,673 undian atau 62.79 % dari jumlah perolehan merata seluruh provinsi Indonesia, hal ini berbeda dengan "parpol" kuat di mana ia terlalu bertumpu kepada kawasan kuat mereka sendiri - NU di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah manakala Parmusi di Sumatra Barat dan Aceh. Kelompok Sekber GOLKAR menjenamakan semula diri menjadi Golkar pada tanggal 17 Julai 1971.

Pada September 1973, Golkar menyelenggarakan suatu Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya di mana May. Jen. Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Golkar mula menyerapkan banyak kesatuan pekerja yang memihak kuat kepadanya seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Peraturan Monoloyalitas[sunting | sunting sumber]

Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Setelah Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut. Sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya.

Keputusan pilihan raya undian[sunting | sunting sumber]

Golkar pada pemilu 1999 memperoleh sebanyak 22% undian. Ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu 1997 Golkar (belum menjadi partai) memperoleh undian sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kerusi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar dan militer.

Pencapaian pada Pemilihan Umu. Legislatif 2009[sunting | sunting sumber]

Partai Golkar mendapat 107 kerusi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 15.037.757 undian (14,5%). Perolehan undian dan kerusi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.

Pencapaian pada Pemilihan Umum Legislatif 2014[sunting | sunting sumber]

Partai Golkar mendapat 91 kerusi (16,3%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat sebanyak 18.432.312 (14,75%). Perolehan undian dan kerusi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.

Tahun pilihan umum Jumlah kerusi Jumlah undian diraih Peratusan Kedudukan Keputusan
1971
236 / 360
34,348,673 62.80% Partai baru Ali Murtopo
1977
232 / 360
39,750,096 62.11% 4 kerusi Amir Murtono
1982
242 / 360
48,334,724 64.34% 10 kerusi Amir Murtono
1987
299 / 400
62,783,680 73.11% 57 kerusi Sudharmono
1992
282 / 400
66,599,331 68.10% 17 kerusi Wahono
1997
325 / 400
84,187,907 74.51% 43 kerusi Harmoko
1999
120 / 500
23,741,749 22.46% 205 kerusi Akbar Tanjung
2004
129 / 550
24,480,757 21.58% 8 kerusi Oposisi bersama PDIP–Golkar–PBRPDS (sampai Desember 2004)

Golkar–DemokratPKBPPPPKSPANPBBPKPI (sejak Desember 2004)

2009
106 / 560
15,037,757 14.45% 22 kerusi membentuk oposisi bersama Hanura (sampai Oktober 2009)

membentuk pemerintah bersama Demokrat–Golkar–PKSPANPPPPKB (sejak Oktober 2009)

2014
91 / 560
18,432,312 14.75% 15 kerusi membentuk oposisi bersama GerindraPANPKSPPPPBB (sehingga 2016)

membentuk pemerintah bersama PDIPPANPKBPPPNasDemHanuraPKPI (2016–2018)

membentuk pemerintah bersama PDIPPKBPPPNasDemHanuraPKPIPSIPerindo (sejak 2016–2018)

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Politisasi Sepak bola[sunting | sunting sumber]

Golkar mengklaim penurunan harga tiket pertandingan final Piala AFF 2010 berkat jasa Golkar.[1] Selain itu, pada deklarasi calon gubernur Sulawesi Tenggara dari Partai Golkar, Nurdin Halid—ketua umum PSSI sekaligus kader Partai Golkar—mengklaim 'sukses' Tim Nasional di kancah Piala AFF adalah karya Partai Golkar.[2]

Dualisme kepemimpinan[sunting | sunting sumber]

Pada akhir tahun 2014 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil munas Bali dan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Pada awal Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang mensahkan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Pada tanggal 10 Juli 2015, empat hakim yang mengadili kasus tersebut, yaitu Arif Nurdu'a, Didik Andy Prastowo, Nurnaeni Manurung dan Diah Yulidar memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie terkait dualisme kepengurusan partai. Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTTUN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Golkar yang kemudian diakui oleh pengadilan adalah hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainudin Amali sebagai sekjen[3][4]. Namun, pada Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Dualisme kepemimpinan ini mulai berakhir sejak tercapainya kesepakatan untuk rekonsiliasi yang dipimpin oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal tahun 2016. Kedua kubu juga sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada pertengahan tahun 2016. Dualisme kepemimpinan ini resmi berakhir pada 17 Mei 2016 dimana Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar[5] yang baru dalam penyelenggaraan Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali.

Kepimpinan[sunting | sunting sumber]

Ketua Umum DPP Golkar[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

Bacaan lanjut[sunting | sunting sumber]

  • David Reeve, Robyn Fallick (Editor), Iskandar P. Nugraha (Editor), Lubabun Ni’am (Editor), Gatot Triwira (Translator) (July 2013). Golkar – Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika. Depok, Jawa Barat: Komunitas Bambu. ISBN 9786029402308.  Check date values in: |year=, |year= / |date= mismatch (bantuan)
  • Ridwan Saidi. Golkar Pascapemilu 1992 Golkar Pascapemilu 1992
  • Akbar Tandjung. The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi
  • Nanang Dwi Prasidi. Golkar Retak? Golkar Retak?
  • Dasman Djamaluddin. Golkar as Alternative Party Golkar as Alternative Party
  • Masashi Nishihara. Golkar and the Indonesian Elections of 1971
  • Rully Chairul Azwar. Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era
  • Leo Suryadinata. Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik
  • Dirk Tomsa. Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era
  • Yohanes Krisnawan. Pers Memihak Golkar?: undian Merdeka Dalam Pemilu 1992
  • Bambang Cipto. Duel Segitiga PPP, Golkar, Pdi Dalam Pemilu 1997
  • Uziar Fauzan, Hairus H. Salim, Umar Ibnu Sholeh. Tujuh Mesin Pendulang undian: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999: PAN, PBB, PDIP, Golkar, PK, PKB, PPP.
  • Source Wikipedia. Golkar Politicians: Suharto, Aburizal Bakrie, Bacharuddin Jusuf Habibie, Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Sudharmono, Adam Malik.
  • Umar Ibnu Alkhatab. Dari Beringin Ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, Dan Daya Tahan Partai Golkar.
  • Hendri F. Isnaeni. Partai Demokrat Antek Pendjajah: Golkar Perubahan Dari Gerindra, Palu Arit ALA Pki Dan Prd, ADA Jepang Di Balik Pks, Jepang Juga Bikin Pkb
  • Leo Suryadinata. Military Ascendancy and Political Culture: A Study of Indonesia's Golkar

Pautan luar[sunting | sunting sumber]