Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut

1900–Sampai Sekarang

Setelah

• mendeklarasikan
• kemerdekaan
• 1
• Desember
• 1961
• Negara
• Nederlands New Guinea
• Free West Papua Campaign
• Free Papua ULMWP
• Negara Persatuan Republik Papua Barat
• military Commander
• Country
• flagcountry
• Free Papua
• Negara Persatuan Republik Papua Barat
• Province
• Papua
• West Papua
• Free West Papua Campaign
• Freeport McMoRaN

mencari dukungan baik secara militer maupun diplomasi. Beberapa usaha perjuangan diplomasi oleh pihak Negara Persatuan Republik Papua Barat NPRPB Di Singkat Republik Papua Barat RPB dilakukan melalui Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada 1949.

Pada sidang BPUPKI 1 Desember 1961, berbeda dengan mayoritas anggota BPUPKI yang menginginkan Organisasi Papua Merdeka meliputi seluruh bekas Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Benny Wenda Setujuh Namun M-H tidak setuju, “Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Negara NNG Atau NPRPB Di Singkat RPB sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Nederlands New Guinea,Nugini Belanda,Organisasi Papua Merdeka,Republik Papua Barat,Negara Persatuan Republik Papua Barat Yang Ingin Mau Menentukan Nasip sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa Merdeka,” kata M-Hatta. Lanjutnya Bilamana Kalau Bangsa Papua Barat Sudah Siap SEGERA Bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Papua Barat (PPKPB) 1 Desember 1961—1 Mei 1963]]. Maka Bangsa Papua Barat Bergerak Demi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat Sampai Saat ini, Namun Belum Ada Pengakuan. Yang Ada Hanya Secara Independent Dan Demokrasi Menjadi Negara Yang Memiliki Seorang President Dan Wakil President.

Kata M-H “Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk yang mengatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu nyata betul-betul, barulah saya mau menerimanya Bangsa Papua Barat Sebagai BANGSA PAPUA BARAT SEBAGAI,BANGSA YANG MERDEKA. Tetapi buat sementara saya hanya mau mengakui, bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia,” Bukan Bangsa Melayu Mereka Punya Hak MERDEKA yang tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945. Walaupun demikian, hingga 1956 Papua berada di dalam lingkup Provinsi Australia.

Tahun 1945-1961, oleh Residen JP Van Eechoud dibentuklah sekolah Bestuur. Di sana ia menunjuk Atmoprasojo, mantan tahanan diguli, menjadi direktur sekolah Bestuur untuk mendidik kaum terpelajar Papua. Sementara itu Admoprasojo menggunakan posisinya untuk membujuk murid-muridnya bahwa pemerintah Belanda adalah Pembebasan Bagi Bangsa Papua Barat dan upaya pemerintah Belanda adalah upaya melanjutkan Untuk Menentukan Nasip Sendiri di Papua maka ia meminta kaum terpelajar harus ikuti kemerdekaan Indonesia Kepada Kemerdekaan Papua Barat. Oleh Karena Kami Berada Dalam Negeri Bukan Di Luar Negeri Beberapa murid yang setujuTemplat:Butuh rujukan melakukan pertemuan tertutup di Tobati, Hollandia. Untuk melawan upaya Dekolonisasi Papua oleh Pemerintah Belanda turut dibicarakan penggantian sebuah nama oleh Frans Kaisiepo selaku ketua panitia kemudian mengambil sebuah nama yaitu Irian dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian. Pada perkembangan selanjutnya nama Irian menjadi akronim untuk "Ikuti Republik Indonesia Anti Nederlands" sebagai kampanye menentang Pemerintah Belanda.

Pada Desember 1945, direncanakan pemberontakan terhadap Belanda pada tanggal 25 Desember yang berpusat di Kampung Harapan, yang dipimpin Admoprasojo dan murid-muridnya beserta beberapa anggota KNIL, Batalion Papua, dan mantan Heiho. Namun pemerintah Belanda mengetahui rencana setelah diberi tahu salah satu anggota Batalion Papua. Otoritas Belanda memberi isu penyerangan kampung kristen akan dilakukan oleh anggota pemberontak yang beragama muslim, dan mengerahkan pasukan KNIL yang berpusat di Kloofkamp yang berjarak 40 km dari Kampung Harapan untuk mengepungnya pada tanggal 15 Desember. Kemudian menggunakan pasukan asal Rabaul, Papua Nugini, Belanda menangkap 250 calon pemberontak, dan menangkap Atmoprasojo, Corinus Krey, Marthen Indey dan Silas Papare sebagai pemimpin operasi untuk dibawa ke Hollandia.

Pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisiepo yang dipilih untuk mewakili Nieuw Guinea hadir untuk konferensi di Malino-Ujung Pandang, sebelum pergi ke Malino pada 9 Juli 1946, atas saran Corinus Krey, Frans Kaisiepo bertemu dengan Admoprasojo di penjara Abepura, Hollandia yang difasilitasi oleh sipir Elly Uyo dan anggota batalion papua, Johan Aer. Di pertemuan ini mereka setuju untuk menggunakan nama Irian. Di Malino melalui pidatonya dalam penyiaran radio nasional, mengumumkan pergantian nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian dan seharusnya masuk menjadi wilayah Indonesia, nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108). Di saat yang bersamaan pada tanggal 17 Juli 1946, Panggoncang Alam melancarkan pemberontakan untuk melepaskan Atmoprasojo dengan melucuti pasukan KNIL dan menyerang beberapa lokasi walau akhirnya gagal. Silas Papare dianggap memiliki andil dalam peristiwa tersebut diasingkan dari Hollandia ke Serui, di mana dia bertemu dengan Sam Ratulangi yang sudah lebih dahulu diasingkan di sana. Selanjutnya PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia Irian) didirikan oleh Papare di Serui bersama Alwi Rachman sebagai wakil, dan Sam Ratulangi sebagai penasihat. Komite Indonesia Merdeka (KIM) organisasi berasal di Melbourne mendirikan cabang Abepura pada Oktober 1946, dipimpin oleh Dr. J.A. Gerungan, yang setelah dipindahkan, dipimpin oleh Marthen Indey. Di Manokwari, Gerakan Merah Putih didirikan oleh Petrus Walebong dan Samuel Damianus Kawab, gerakan ini kemudian menyebar ke Babo, Kokas, dan Sorong. Cabang KIM di Biak diubah menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM) oleh Lukas Rumkorem, sedangkan di Sorong, Perintis Kemerdekaan didirikan oleh Sangaji Malan.

Para tanggal 17 Agustus 1947, para pekerja Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij, mendirikan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang dipimpin Abraham Koromath. Pada tanggal 19 Maret 1948 terjadi pemberontakan terhadap Belanda di Biak yang dipimpin oleh Stevanus Yoseph dengan Petro Jandi, Terianus Simbiak, Honokh Rambrar, Petrus Kaiwai dan Hermanus Rumere. Para pemimpin pemberontakan ditangkap dan Petro Jandi dihukum mati, dan lainnya dipenjara.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) dilakukan di Deen Hag, Belanda sebagai upaya pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia menuntut Pemerintah Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan permasalahan mengenai status Irian Barat dibicarakan kemudian. Saat itu Kemerdekaan Indonesia diakui Pemerintah Belanda dari Aceh sampai Ambon dengan sistem Pemerintahan Federal yang dikenal dengan Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Belanda menginginkan agar daerah masing-masing wilayah Indonesia harus membangun masing-masing wilayah administrasinya dengan pertanggungjawaban kepada pemerintah (RIS) sebagai Negara Bagian.

Untuk wilayah Irian, Pemerintah Belanda menolak digabungkannya wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia Serikat karena telah mendaftarkan Wilayah Non Self Government Territory di PBB yang akan didekolonisasi menjadi sebuah Negara Merdeka.Templat:Butuh rujukan Pada tahun 1946, berdasarkan data resolusi 66(I), Daftar Wilayah Non Self Government Territory di PBB mencakup seluruh wilayah Netherlands Indies. Belanda kembali mengubah nama Papua dari Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Belanda untuk Dekolonisasi Nieuw Guinea sesuai dengan Piagam PBB 1945 tentang Penghapusan Wilayah Koloni.Templat:Butuh rujukan Menurut Arend Lijphart, motivasi Belanda memisahkan wilayah Papua didasari oleh letak strategisnya untuk pusat tentara laut kerajaan Belanda di pasifik, memindahkan Indo-eurasian dari wilayah Indonesia lainnya, dan untuk mengontrol kepentingan ekonomisnya di Indonesia. Untuk menghapuskan nasionalisme Indonesia, Van Eechoud melarang PKII dan KIM, dan membuang tokohnya ke Makassar, Jawa, dan Sumatra. Tokoh-tokoh yang dibuang seperti Silas Papare, Albert Karubuy, N.L. Suwages, Machmud Singgirei Rumagesan. Walau beberapa masih pula berada di Papua seperti, Steven Rumbewas, Corinus Krey, Marthen Indey, Abraham Koromath, Samuel Damianus Kawab, Elieser Jan Bonay, dan Elly Uyo.

Di tahun 1956, akibat penangkapan terhadap pemimpin PPI dan OPI di Sorong, Organisasi Pemuda Irian tersebut kemudian dipimpin oleh Bastian Samori, Yulius Worabay, Lodewijk Wosiri, Bob Warinusi, dan Elias Paprindey. Pada tanggal 3 November 1956, mereka berupaya untuk mesabotase tanki minyak di Sorong. Terjadi pemberontakan serupa oleh pemuda di Fakfak, di mana mereka menyerang pos polisi belanda. Pemerintah Belanda kemudian menangkap Elias Paprindey, Elimelek Ayoni, dan Franky Kossa pada tahun 1959.

Pada tanggal 15 Juni 1960, legislasi New Guinea Organic law diadopsi di parlemen Belanda, dengan demikian Dewan Papua yang dikenal dengan nama Nieuw Guinea Rad dibentuk. Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua dengan membentuk Dewan Adat Papua, termasuk pembentukan Partai Politik Papua, serta mengizinkan Keterlibatan Partai Politik Papua dalam Pemilihan Dewan Papua atau Nieuw Guinea Rad, selanjutnya Nieuw Guinea Rad menciptakan sebuah Simbol Bangsa Papua yaitu nama Bangsa Papua sebagai West Papua atau Papua Barat, Burung Mambruk sebagai simbol Bangsa Papua, Bendera Bintang Kejora sebagai Bendera Papua Barat, lagu Hai Tanahku Papua sebagai Lagu Kebangsaan Papua Barat, uang Gulden Nieuw Guinea sebagai Mata Uang Bangsa Papua Barat mempersiapkan Dekolonisasi Papua atau Kemerdekaan Papua di rencanakan penyerahan kemerdekaan Papua secara de facto tahun 1961. Pada tanggal 19 October 1961, Dewan Nugini mengajukan manifesto untuk permohonan izin mendeklarasikan Simbol Bangsa Papua Barat. Maka pada 1 Desember 1961, Pemerintah Belanda mengizinkan simbol tersebut diadopsi sebelah bendera belanda.

Pada tahun 1958 sampai 1961, sejumlah pemuda papua melintas ke wilayah Indonesia, mereka diterima dan mendapat pelatihan militer dalam rangka upaya perebutan kembali dari pemerintah Belanda, beberapa tokoh terkenal berikut AJ. Dimara, Benny Torey, Marinus Imbury, Zadrack Rumbobiar, Melkianus Torey, dan Metusalim Fimbay.

Di Jayapura dan Manokwari melaksanakan Upacara Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto dan secara de jure dipersiapkan tahun 1969 sesuai dengan rencana Pemerintah Belanda memberikan Kemerdekaan bagi Nederlands Nieuw GuineaTemplat:Butuh rujukan dalam Daftar Wilayah Dekolonisasi atau Wilayah Non Self Government Territory di PBB dan ditangani oleh Badan Dekolonisasi PBB yang dikenal Tim 24.Templat:Butuh rujukan Pada tanggal tersebut semua masyarakat Papua dan pegawai Pemerintah Belanda mengikuti Acara Deklarasi Simbol Bangsa Papua sekaligus Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat.Templat:Butuh rujukan Saat itu Lagu Kebangsaan Papua Barat dan Lagu Kebangsaan Belanda dinyanyikan saat pengibaran Bendera Papua Barat Bintang Kejora disamping Bendera Belanda sebagai Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat.Templat:Butuh rujukan

Tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan Perjanjian New York yang dimediasi oleh Amerika Serikat yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) kepada Indonesia. Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk mengawasi act free choice di Papua yang pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, yaitu West New Guinea/West Irian. Saat itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Subandrio, dengan perwakilan asal Papua meliputi J.A. Dimara, Albert Karubuy, Frits Kirihio, Silas Papare, M. Indey, dan Efraim Somisu.

Pada tanggal 14 Juli–2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. 1.025 laki-laki dan perempuan dipilih menjadi delegasi wilayahnya dan secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia, kritik menyebutkan militer Indonesia lah yang memilih dengan paksaan. Berikutnya, nama Papua atau Nederlands Nieuw Guinea diganti menjadi Irian Barat sejak 5 Mei 1963 saat wilayah diserahkan dari Belanda ke dalam Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan oleh Suharto setelah ditolak Sukarno. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, walau secara resmi Papua belum menjadi Provinsi di Indonesia.

Dalam Sidang Umum PBB 1969 Agenda Pembahasan Pelaksanaan PEPERA menjadi masalah sengit antara dua kubu dengan pembahasan menjadi tiga hari dari biasanya satu jam. Kelompok Pan African yang terdiri dari Negara-negara Afrika dan Amerika dan Amerika Latin menolak dan menuntut Pelaksanaan Ulang dengan One Man One Vote bukan dengan cara Musyawarah Indonesia yang dipake dalam PEPERA sedangkan Negara-negara Asia mendukung Indonesia. Sidang diskor 1 Minggu dan Indonesia memperoleh dukungan 53%.

Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya.

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kesultanan Tidore pada tahun 1800-an.

Sejarah

Penubuhan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada sekitar 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Tentara Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diistihar pada tarikh 17 Ogos 1945. Kehadiran BKR Laut ini tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh bahariawan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine ketika penjajahan Belanda dan Kaigun pada zaman pendudukan Jepun. Faktor lain yang mendorong pembentukan badan ini adalah masih adanya potensi yang memungkinkannya menjalankan fungsi mebgurus Angkatan Laut seperti kapal-kapal dan pangkalan, sungguhpun pada ketika itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum ditubuhkan.

Terbentuknya organisasi ketenteraan Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut mendorong kepada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepun digunakan, dan anggota-anggotanya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai pengawal laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak melemahkan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarkan berita pengistiharan dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Di samping itu, mereka juga melakukan pelayaran membolosi pengepungan laut olah Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negara.

Kepahlawanan perajurit samudera terserlah dalam berbagai pertempuran laut dengan Angkatan Laut Belanda di berbagai tempat seperti Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, dan Pertempuran Laut Sibolga. Operasi lintas laut juga mampu menyusun pasukan bersenjata di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sulawesi. Batasan dalam kekuatan dan kemampuan menyebabkan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) harus mengalihkan perjuangan di pedalaman, setelah sebagian besar kapal ditenggelamkan dan hampir semua pangkalan digempur oleh kekuatan tentera Belanda dan Sekutu. Sebutan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Gunung kemudian melekat pada diri mereka. Namun demikian tekad untuk kembali berperanan di laut tidak pernah surut. Dalam masa kesulitan selama Perang Kemerdekaan Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM), dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Pembentukan unsur - unsur tersebut menandakan kehadiran aspek bagi pembentukan Angkatan Laut yang modern.

Berakhirnya Perang Kemerdekaan memulakan pembangunan ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar sejak tahun 1949, Angkatan Laut Republik Indonesia menerima berbagai peralatan perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai kemudahan sokongan seperti Pangkalan Angkatan Laut. Langkah ini bersamaan dengan pengukuhan Angkatan Laut Republik Indonesia, pembentukan organisasi, dan pengambilan anggota melalui lembaga pendidikan sebelum mengendali peralatan laut dalam. Dalam tempoh 1949 hingga 1959 Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang organisasi, Angkatan Laut Republik Indonesia membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembelian dari berbagai negara. Penyediaan tentera yang profesional juga mendapatkan perhatian yang besar dengan penubuhan lembaga pendidikan untuk mendidik calon - calon parajurit dari segi strategi, latihan dll, serta pengiriman parajurit Angkatan Laut Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan luar negeri.

Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, Angkatan Laut Republik Indonesia mulai menyempurnakan strategi, taktik, maupun teknik operasi laut yang langsung diguna pakai dalam berbagai operasi ketenteraan dalam rangka menghadapi gerakan pemisah yang muncul pada tahun 1950 hingga 1959. Dalam operasi penugasan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan RMS di Maluku, Angkatan Laut Republik Indonesia memperoleh pelajaran dalam penerapan konsep operasi laut, operasi amfibi, dan operasi gabungan dengan angkatan lain.

Pada saat keadaan negara baru pulih dari ancaman perpecahan, pada tahun 1959 Angkatan Laut Republik Indonesia mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965 Angkatan Laut Republik Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat Angkatan Laut Republik Indonesia dan menjadi kekuatan dominan pada saat itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia antara lain kapal penjelajah (cruiser) RI Irian, kapal perusak (destroyer) klas 'Skory', fregat klas 'Riga', Kapal selam klas 'Whisky', kapal tempur cepat berpeluru kendali klas 'Komar', pesawat pembom jarak jauh Ilyushin IL-28, dan Tank Amfibi PT-76. Dengan kekuatan tersebut pada era tahun 1960-an ALRI disebut - sebut sebagai kekuatan Angkatan Laut terbesar di Asia.

Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal Trikora digelar, kapal -kapal cepat torpedo Angkatan Laut Republik Indonesia harus berhadapan dengan kapal- kapal perusak, fregat, dan pesawat Angkatan Laut Belanda di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam pada pertempuran laut tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu Angkatan Laut Republik Indonesia mampu mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Tidak kurang dari 100 kapal perang dan 16,000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

Politik konfrontasi Republik Indonesia dalam melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) dilanjutkan pada Operasi Dwikora untuk menentang pembentukan negara Malaysia. Meskipun unsur - unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah disiapkan dalam operasi tersebut, namun operasi hanya sebatas pada operasi infiltrasi. Prajutir - prajurit ALRI dari kesatuan KKO-AL terlibat dalam tahap ini. Sementara unsur - unsur laut menggelar pameran bendera dalam rangka mengimbangi provokasi oleh kekuatan laut negara - negara sekutu. Operasi Dwikora tidak dilanjutkan seiring dengan suksesi pemerintahan di Indonesia pasca Pemberontakan G 30 S/PKI.

Sejak tahun 1966 Angkatan Laut Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan upaya integrasi ABRI. Dengan adanya integrasi ABRI secara organisatoris dan operasional telah mampu menyamakan langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. Kegiatan operasi yang menonjol pada kurun waktu 1970-an adalah Operasi Seroja dalam rangka integrasi Timor - Timur kepada RI. TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut.

Mulai dasawarsa 1980-an TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempurnya, kapal - kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan Republik Indonesia - Soviet Union pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat terhentinya kerja sama militer kedua negara. Oleh karena itu TNI AL beralih mengadopsi teknologi Barat untuk memodernisasi kekuatan dan kemampuannya dengan membeli kapal - kapal perang dan peralatan tempur utama lainnya dari berbagai negara, di antaranya Korvet berpeluru kendali kelas 'Fatahillah' dari Belanda, Fregat berpeluru kendali klas 'Van Speijk' eks- AL Belanda, Kapal selam klas 209/1300 buatan Jerman Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali klas'Patrol Ship Killer' buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim 'Nomad-Searchmaster'eks-Angkatan Bersenjata Australia.

Pada saat yang sama TNI AL mengembangkan operasi bukan ketenteraan yang berupa operasi bakti kemanusiaan Surya Bhaskara Jaya di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya boleh dihubungi melalui laut. Operasi ini berbentuk kegiatan perkhidmatan kesihatan, pembangunan dan pembaik pulih pasarana umum, dan berbagai penerangan dalam bidang kesihatan, undang-undang, dan keselamatan negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hingga sekarang. Sejumlah negara juga pernah menyertai dalam kegiatan tersebut antara lain Singapura, Australia dan Amerika Syarikat. TNI AL juga berupaya menggalakan pembangunan sektor kelautan jauh sebelum Departemen Kelautan terbentuk, khususnya yang berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan di laut. Kegiatan - kegiatan nyata yang dilakukan TNI AL adalah mendirikan badan - badan pengkajian pembangunan kelautanbersama - sama dengan pemerintah dan swasta di beberapa daerah, program desa pesisir percontohan yangterangkum dalam Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), dan program Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar). Dalam rangka menggelorakan jiwa bahari bangsa, TNI AL menggelar event kelautan skala internasional yaitu Arung Samudera 1995 yang berupakan Lumba Kapal Layar Tiang Tinggi dan perahu layar. TNI AL juga menjadi pendukung utama dicanangkan Tahun Bahari 1996 dan Deklarasi Bunaken 1998 yang merupakan manifestasi pembangunan kelautan di Indonesia.

Selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan penambahan kekuatan berupa kapal - kapal perang jenis korvet klas 'Parchim', kapal pendarat kereta kebal (LST) kelas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau kelas Kondor. Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari keperluan dan tuntutan tugas, lebih - lebih pada masa krisis multidimensional ini yang menuntut peningkatan operasi namun perolehan dukungannya sangat terbatas. Reformasi dalaman TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan peningkatan tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti penyusunan organisasi dan pengesahan Armada yang tersusun dalam flotila - flotila kapal perang sesuai dengan kesamaan fungsinya dan perkembangan organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat division Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta. Pembentukan tersebut merupakan sebahagian dari tekad TNI AL menuju Hari Esok yang Lebih Baik.

Senarai kapal

Prajurit Intai Para Amfibi (IPAM) Korps Marinir TNI AL atau yang saat ini dikenali sebagai Bataliun Intai Amfibi (Yon Taifib) sedang latihan menembak.

Diantara kapal-kapal milik tentera laut Indonesia adalah:-

Mengikut abjad

1. KRI Abdul Halim Perdanakusuma (355)
2. KRI Ahmad Yani (351)
3. KRI Ajak (653)
4. KRI Arun (903)
5. KRI Anakonda (868).
6. KRI Badik
7. KRI Cakra
8. KRI Cut Nyak Dhien
9. KRI Dewa Ruci
10. KRI Fatahillah
11. KRI Hasanuddin (333)
12. KRI Hiu (804)
13. KRI Imam Bonjol
14. KRI Kerapu
15. KRI Ki Hadjardewantoro
16. KRI Ki Hajar Dewantara (364)
17. KRI Kobra (867)
18. KRI Layang (805)
19. KRI Lemadang (806)
20. KRI Malahayati
21. KRI Mandau
22. KRI Monginsidi
23. KRI Multatuli
24. KRI Nala (363)
25. KRI Nanggala
26. KRI Nuku (373)
27. KRI Nusa Utara
28. KRI Pasopati (410)
29. KRI Pati Unus
30. KRI Rencong-622
31. KRI Samadikun
32. KRI Sangkuriang
33. KRI Sibarau
34. KRI Siliman
35. KRI Soputan
36. KRI Sutedi
37. KRI Sutanto (877)
38. KRI Sura (801)
39. KRI Tanjung Dalpele
40. KRI Tanjung Kambani
41. KRI Teluk Cirebon
42. KRI Teluk Banten
43. KRI Teluk Ende
44. KRI Teluk Hading
45. KRI Teluk Jakarta
46. KRI Teluk Kau
47. KRI Teluk Lampung
48. KRI Teluk Langsa
49. KRI Teluk Manado
50. KRI Teluk Semangka
51. KRI Teluk Tamboina
52. KRI Teluk Sampit
53. KRI Teluk Sibolga
54. KRI Tenggiri
55. KRI Teuku Umar
56. KRI Tongkol
57. KRI Untung Suropati
58. KRI Wiratno
59. KRI Yos Sudarso
60. KRI Suluh Pari (809)
61. KRI Katon (810)
62. KRI Sanca (815)
63. KRI Warakas (816)
64. KRI Panana (817)
65. KRI Kalakai (818)
66. KRI Tedong Naga (819)

Mengikut nombor

1. Baruna Jaya I (IV-02)
2. Baruna Jaya II (IV-03)
3. Baruna Jaya III (IV-04)
4. Baruna Jaya IV (IV-05)
5. Baruna Jaya VIII (IV-06)
6. KRI Dewaruci ()
7. KRI Tanjung Oisina ()
8. KRI Komoran ()
9. KRI Bali Ii ()
10. KRI Aru Ii ()
11. KRI Sasuit Tubun ()
12. KRI KS Tubun ()
13. KRI Kambani ()
14. KRI Patiunus ()
15. KRI Nusa Niwe ()
16. KRI Nurbaya ()
17. KRI Arung Samudera (Arsa) ()
18. KRI Mulawarman ()
19. KRI Purnamarman ()
20. KRI Gajah Mada ()
21. KRI Syailendra ()
22. KRI Ende ()
23. KRI Cakra (209)
24. KRI Silas Papare (211)
25. KRI Tjut Nya Dhien (221)
26. KRI Silas Papare (286)
27. KRI Martha Kristina Tiyahahu (331)
28. KRI Wilhelmus Zakaria Johannes (332)
    1. KRI Hasanuddin (333) Telah dinyahtauliahkan
    2. KRI Samadikun (341) Telah dinyahtauliahkan
29. KRI Martadinata (342)
    1. KRI Mongisidi (343)
    2. KRI Robert Wolter Monginsidi 343 Telah dinyahtauliahkan
30. KRI Ngurah (344)
    1. KRI Gusti Ngurah Rai (344) Bekas
31. KRI Ahmad Yani (351)
32. KRI Slamet Riyadi (352)
33. KRI Yos Sudarso (353)
34. KRI Oswald Sihaan (354)
35. KRI Abdul Halim Perdanakasum (355)
36. KRI Karel Satsuitubun (356)
37. KRI Fatahilah (361)
38. KRI Malahayati (362)
39. KRI Nala (363)
40. KRI Ki Hadjar Dewantara 1 (364)
41. KRI Diponegoro [ditauliah Jul 07] (365)
42. KRI Hasanuddin (366) [ditauliah Nov 07]
43. KRI Sultan Iskandar Muda [ditauliah Sep 08] (367)
44. KRI Frans Kaisiepo [ditauliah Mar 09] (368)
45. KRI Kapitan Patimura (371)
46. KRI Unting Suropati (372)
47. KRI Nuku (373)
48. KRI Lambung Mangkurat (374)
49. KRI Tjut Nya Dhien (375)
50. KRI Sultan Thaha Syaifuddin (376)
51. KRI Sutanto (377)
52. KRI Sutedi Senpoputra (378)
53. KRI Wiratno (379)
54. KRI Memet Sastrawiria (380)
55. KRI Tjiptadi (381)
56. KRI Hasan Basri (382)
57. KRI Iman Bonjol (383)
58. KRI Pati Unus (384)
59. KRI Teuku Umar (385)
60. KRI Silas Papare (386)
61. KRI Cakra (401)
62. KRI Nanggala (402)
63. KRI Teluk Langsa (501)
64. KRI Teluk Bayur (502)
65. KRI Teluk Amboina (503)
66. KRI Teluk Kau (504)
67. KRI Teluk Tomini (508)
68. KRI Makassar (509)
    1. KRI Teluk Ratai (Dinyahtauliah) (509)
69. KRI Teluk Saleh (510)
70. KRI Teluk Bone (511)
71. KRI Teluk Semangka (512)
72. KRI Teluk Penyu (513)
73. KRI Teluk Mandar (514)
74. KRI Teluk Sampit (515)
75. KRI Teluk Banten (516)
76. KRI Teluk Ende (517)
77. KRI Teluk Gelimanuk (531)
78. KRI Teluk Celukan Bawang (532)
79. KRI Teluk Cendrawasih (533)
80. KRI Teluk Berau (534)
81. KRI Teluk Peleng (535)
82. KRI Teluk Sibolga (536)
83. KRI Teluk Manado (537)
84. KRI Teluk Hading (538)
85. KRI Teluk Parigi (539)
86. KRI Teluk Lampung (540)
87. KRI Teluk Jakarta (541)
88. KRI Teluk Sangkulirang (542)
89. KRI Teluk Sirebon (543)
90. KRI Teluk Sabang (544)
91. KRI Multatuli (561)
92. KRI Nusa Utara (584)
93. KRI Mandau (621)
94. KRI Rencong (622)
95. KRI Badik (623)
96. KRI Keris (624)
97. KRI Andau (650)
98. KRI Singa (651)
99. KRI Tongkak (652)
100. KRI Ajak (653)
101. KRI Pulau Ratewo (701)
     1. KRI Pulau Rani (701) Telah dinyahtauliahkan
102. KRI Pulau Rengat (711)
103. KRI Pulau Rupat (712)
104. KRI Pulau Rote (721)
105. KRI Pulau Raas (722)
106. KRI Pulau Romang (723)
107. KRI Pulau Rimau (724)
108. KRI Pulau Rondo (725)
109. KRI Pulau Rusa (726)
110. KRI Pulau Rangsang (727)
111. KRI Pulau Raibu (728)
112. KRI Pulau Rempang (729)
113. KRI Pandrong (801)
114. KRI Sura (802)
115. KRI Todak (803)
116. KRI Hiu (804)
117. KRI Layang (805)
118. KRI Lemadang (806)
119. KRI Boa (807)
120. KRI Welang (808)
121. KRI Suluh Pari (809)
122. KRI Katon (810)
123. KRI Kakap (811)
124. KRI Kerapu (812)
125. KRI Tongkol (813)
126. KRI Barakuda (814)
127. KRI Sanca (815)
128. KRI Warakas (816)
129. KRI Panana (817)
130. KRI Kalakae (818)
131. KRI Tedong Naga (819)
132. KRI Viper (820) (Sejak 19 Oktober 2006)
133. KRI Piton (821) (Sejak 19 Oktober 2006)
134. KRI Weling (822) (Sejak 19 Oktober 2006)
135. KRI Sibaru (847)
136. KRI Suliman (848)
137. KRI Sigalu (857)
138. KRI Silea (858)
139. KRI Siribua (859)
140. KRI Waigeo (861)
141. KRI Siada (862)
142. KRI Sikuda (863)
143. KRI Sigurot (864)
144. KRI Tenggiri (865)
145. KRI Cucut (866)
146. KRI Kobra (867)
147. KRI Anakonda (868)
148. KRI Patola (869)
149. KRI Tali Wangsa (870)
150. KRI Untung Surapati (872)
151. KRI Nuku (873)
152. KRI Sutanto (877)
153. KRI Sutedi Senaputra (878)
154. KRI Wiratno (879)
155. KRI Tjiptadi (881)
156. KRI Balikpapan (901)
157. KRI Sambu (902)
158. KRI Arun (903)
159. KRI Sungai Gerong (906)
160. KRI Sorong (911)
161. KRI Jaya Wijaya (921) Telah dinyahtauliahkan
     1. KRI Rakata (922) Telah dinyahtauliahkan
162. KRI Soputan (923)
163. KRI Leuser (924)
164. KRI Burudjulasad (931)
165. KRI Dewa Kembar (932)
166. KRI Jalanidhi (933)
167. KRI Teluk Mentawi (959)
168. KRI Karamaja (960)
169. KRI Wagio (961)
170. KRI Tanjung Kambani (971)
171. KRI Tanjung Dalpele (972)
172. KRI Tanjung Nusanive (973)
173. KRI Tanjung Fatagar (ex KM Rinjani) (974)
174. KRI Karang Pilang (981)
175. KRI Karang Tekok (982)
176. KRI Karang Banteng (983)
177. KRI Karang Unarang (985)
178. KRI Karang Galang (984)
179. KRI Karang Unarang (ex KFC Barito) (985)

Pautan luar

• Gambar kapal Republik Indonesia